Asuransi Bagi Nelayan

 

PENYAMPAIAN PELAYANAN ASURANSI BAGI NELAYAN

 
Persyaratan Pelayanan
  1. Pemberi Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) adalah Satuan Kerja Direktorat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
  2. Adanya Penetapan Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (NP-BPAN) dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dan Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikanan
  3. Bentuk BPAN berupa bantuan pembayaran premi yang diberikan dalam bentuk uang dengan jangka waktu pertanggungan asuransi 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak Polis Realisasi Asuransi diterbitkan oleh Penanggung
  4. BPAN Tahun 2017 diberikan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional yang memenuhi kriteria dari wilayah perairan laut dan wilayah perairan darat di kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia
  5. Persyaratan dan Kriteria Calon Penerima BPAN;
  6. Memiliki Kartu Nelayan yang masih berlaku;
  7. Memiliki rekening tabungan atau membuat Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki rekening tabungan;
  8. Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
  9. Berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2017;
  10. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah daerah, atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah daerah namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;
  11. Bagi nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan tersebut tidak boleh diusulkan kembali dan diharapkan dapat mengikuti program asuransi secara mandiri;
  12. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  13. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.
 
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pada saat Tertanggung mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar resiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses klaim sebagai berikut:

 

Berdasarkan mekanisme proses klaim tersebut di atas dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Pengajuan klaim,

Pengajuan klaim oleh dinas kabupaten/kota kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian.

  1. Masyarakat, Keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kejadian kecelakaan tertanggung:
  • Dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan/hilang sebagai akibat kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
  1. Masyarakat, keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau polisi perairan setempat;
  2. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat membuat Berita Acara Kejadian; dan
  3. Khusus untuk kejadian hilang berdasarkan pernyataan Syahbandar/polisi perairan setempat pada saat melakukan kegiatan di laut atau perairan darat, Ahli Waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan Manfaat apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
  • Dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan akibat selain kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
  1. Pengajuan klaim untuk meninggal dunia alami hanya dapat diajukan kepada Penanggung setelah masa tunggu selama 1 (satu) bulan sejak Polis Realisasi diterbitkan;
  2. Masyarakat, keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kepada kepala desa/lurah setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar; dan
  3. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Kejadian

 

  1. Berdasarkan Berita Acara Kejadian yang dibuat oleh Syahbandar/Polisi Perairan setempat, selanjutnya keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan klaim kepada Penanggung kantor cabang terdekat yang tembusannya disampaikan ke Direktur dan Kepala Dinas Provinsi;
  3. Selanjutnya keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:
  • Dokumen Umum
  1. Berita Acara Kejadian (BAK)
  2. Pengajuan klaim telah diisi lengkap dan ditandatangani
  3. Fotokopi Kartu Asuransi Nelayan (KAN)
  4. Fotokopi KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap
  5. Fotokopi KTP dan/atau fotokopi KK Ahli Waris akibat kematian/hilang di laut; dan
  6. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat apabila Ahli Waris tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada huruf e).
  • Dokumen Khusus
  1. Klaim kematian akibat kecelakaan atau akibat hilang di laut atau lainnya:
  2. Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas atau kekerasan/tindak kriminal;
  3. Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila meninggal dunia di rumah sakit atau klinik);
  • Surat pernyataan kronologis kejadian dari ahli waris harus bermaterai dengan diketahui oleh Ketua RT atau RW;
  1. Surat/akta kematian (kutipan akta kematian) dari instansi pemerintah yang berwenang.
  2. Klaim cacat tetap akibat kecelakaan
  3. Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian; dan
  4. Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menerangkan hal cacat tetap.
  5. Klaim biaya pengobatan akibat kecelakaan
  6. Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian; dan
  7. Kuitansi asli biaya pengobatan dari rumah sakit/klinik berikut rinciannya untuk klaim biaya pengobatan.
  8. Penanganan Klaim
  9. Penanggung melakukan verifikasi klaim dan menetapkan status klaim selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerjasejak Dokumen Klaim lengkap.
  10. Berdasarkan proses pengajuan klaim, Penanggung dan Dinas Kabupaten/Kota segera memproses Manfaatnya dan diberikan kepada Ahli Waris jika Tertanggung mengalami kematian. Apabila Tertanggung mengalami cacat tetap dan biaya pengobatan diberikan kepada Tertanggung.
  11. Keputusan Klaim
  12. Berdasarkan hasil verifikasi klaim, Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK) yang ditandatangani oleh Penanggung dan Tertanggung/Ahli Waris selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi
  13. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kejadian kecelakaan diterima oleh Penanggung dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota belum terbit BAKK, maka Penanggung dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan oleh Tertanggung/Ahli Waris.
  14. Pembayaran Klaim
  15. Lembaran klaim dilakukan oleh pihak Penanggung berdasarkan BAKK;
  16. Manfaat klaim wajib dibayarkan ke rekening Tertanggung/Ahli Waris setelah tanggal penandatanganan BAKK; dan
  17. Fotokopi bukti pembayaran Manfaat disampaikan kepada PPK/Direktur

 

Jangka waktu penyelesaian
a.      Penerimaan Laporan Kejadian Kecelakaan dari Tertanggung 1 hari
b.      Pembuatan Berita Acara Kejadian (BAK) Kecelakaan 1 hari
c.      Pengajuan Klaim kepada Penanggung 1 hari
 Produk pelayanan

Berita Acara Kejadian (BAK) Kecelakaan

Surat Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Nelayan

 
Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Prosedur pengaduan : Jika ada ketidakpuasaan Masyarakat, Keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung dapat disampaikan kepada: Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Cq. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan, Jl. Pangeran Hidayatullah No. 154 Cianjur.

 

Terima Kasih.